LAMPUNG — Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dengan kewajiban rasio solvabilitas minimum 120 persen. Beleid itu ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026. Aturan anyar ini menyempurnakan kerangka perhitungan modal agar lebih sensitif terhadap risiko.
POJK 18 Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian. Kerangka perhitungan solvabilitas yang baru dirancang lebih risk-sensitive, sehingga mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat.
OJK menyebut penyempurnaan ketentuan ini juga selaras dengan perkembangan standar internasional di sektor asuransi dan reasuransi.
Latar belakang penyempurnaan datang dari dinamika ekonomi yang berkembang. OJK menyoroti fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Kondisi tersebut menuntut penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal. Tujuannya agar rasio solvabilitas lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan, bukan sekadar angka modal statis.
POJK 18 Tahun 2026 menetapkan kewajiban rasio solvabilitas minimum sebesar 120 persen bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Rasio ini menjadi ambang batas kecukupan modal yang harus dijaga perusahaan di tengah tekanan pasar.
Dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko, perhitungan solvabilitas tidak lagi hanya berbasis nominal modal. Profil risiko masing-masing perusahaan, termasuk eksposur terhadap pergerakan suku bunga dan kurs, ikut menentukan hasil perhitungan.
Bagi perusahaan asuransi, aturan ini menuntut pengelolaan modal yang lebih disiplin. Perusahaan dengan profil risiko tinggi berpotensi menghadapi kebutuhan modal tambahan agar tetap memenuhi ambang 120 persen.
Dari sisi pemegang polis, kerangka solvabilitas yang lebih ketat menjadi sinyal penguatan perlindungan. Kemampuan perusahaan membayar klaim bergantung pada kecukupan modal yang terjaga.
Sejumlah pengamat industri memperkirakan penyesuaian parameter ini akan mendorong perusahaan menata ulang portofolio investasi dan struktur permodalan. Namun OJK belum merinci ketentuan peralihan atau tenggat penyesuaian dalam bahan peraturan yang dipublikasikan.
POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026. Dua pekan berselang, tepatnya 26 Oktober 2026, aturan tersebut resmi diundangkan.
Penerbitan beleid ini melengkapi rangkaian regulasi OJK di sektor keuangan non-bank. Industri perasuransian kini memiliki acuan baru dalam menghitung kecukupan modal yang lebih responsif terhadap risiko pasar.