Pemkot Bandarlampung Perketat Pengawasan Dokumen 18 TKA, Cek Izin hingga Kompensasi Rp 100 Dolar AS

Penulis: Burhanuddin Yahya  •  Sabtu, 21 November 2026 | 10:46:31 WIB
Disnaker Bandarlampung memeriksa keabsahan dokumen 18 tenaga kerja asing yang berdomisili dan bekerja di kota tersebut.

BANDARLAMPUNG — Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandarlampung memeriksa keabsahan dokumen 18 tenaga kerja asing yang berdomisili dan bekerja di kota tersebut. Kepala Disnaker Bandarlampung Idham Basyar menyatakan pengawasan tidak berhenti pada pendataan jumlah dan keberadaan TKA.

"Pengawasan tidak hanya sebatas mendata jumlah dan keberadaan TKA, tetapi juga memeriksa keabsahan dokumen hingga kewajiban pembayaran kompensasi oleh pemberi kerja," kata Idham di Bandarlampung, Jumat.

Dua Kewenangan: Disnaker dan Kesbangpol

Pengawasan dijalankan secara berlapis berdasarkan domisili dan lokasi kerja, mengikuti pembagian kewenangan administrasi ketenagakerjaan. TKA yang berdomisili sekaligus bekerja di Bandarlampung berada di bawah pengawasan Pemkot melalui Disnaker dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pemeriksaan mencakup identitas, dokumen keimigrasian, sampai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen penggunaan tenaga kerja asing. "Pemeriksaan yang dilakukan mencakup identitas, dokumen keimigrasian hingga kesesuaian pekerjaan dengan dokumen penggunaan tenaga kerja asing," ujar Idham.

18 TKA dari China dan Amerika Serikat

Hingga kini terdapat 18 TKA yang bekerja di Kota Bandarlampung, berasal dari China dan Amerika Serikat. Sebagian bekerja di bidang bahasa pada lembaga kursus, sebagian lain di perusahaan dan pabrik.

"Data yang ada di kami sementara ini warga negara China dan ada warga negara Amerika. Untuk bidang pekerjaannya ada yang terkait bahasa, di lembaga kursus, kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan dan pabrik," kata Idham.

Kompensasi Rp 100 Dolar AS per Bulan per Jabatan

Pengawasan juga memastikan kesesuaian jabatan TKA dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Selain itu, pemberi kerja wajib memenuhi pembayaran kompensasi 100 dolar AS per bulan untuk setiap jabatan.

Dana kompensasi masuk ke kas daerah melalui skema Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Idham menegaskan pemenuhan kewajiban itu menjadi bagian dari pemeriksaan, bukan sekadar kelengkapan administrasi belaka.

Pemkot Bandarlampung belum memerinci jadwal pemeriksaan lanjutan maupun sanksi bagi pemberi kerja yang dokumennya tidak sesuai. Disnaker meminta perusahaan pemakai TKA menyiapkan dokumen keimigrasian dan RPTKA agar pemeriksaan berikutnya tidak menemukan ketidaksesuaian jabatan.

Reporter: Burhanuddin Yahya
Sumber: lampung.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top