DJP Tetap Kejar Target Pajak usai Gibran Mundur dari Wapres

Penulis: Hendra Mukhtar  •  Jumat, 13 November 2026 | 08:40:01 WIB
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan keterangan dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).

LAMPUNG — Target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan tetap menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai pengunduran diri Gibran tidak berdampak terhadap penerimaan negara, sementara pelayanan dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak tetap dijalankan.

Bimo Wijayanto menyampaikan penilaiannya dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11). Ia menempatkan pelayanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pernyataan Bimo memberi gambaran mengenai arah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah pengunduran diri Gibran. Fokus yang disampaikannya mencakup pencapaian target penerimaan, peningkatan kepatuhan sukarela, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kepatuhan Sukarela dan Aktivitas Ekonomi Tetap Dijaga

Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, bagian penting dari penjelasan Bimo adalah kelanjutan pelayanan perpajakan. DJP akan terus menjalankan upaya meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Dalam penjelasan Bimo, upaya mengejar penerimaan berjalan bersama pelayanan masyarakat. Kepatuhan sukarela menjadi salah satu fokus yang disebut secara langsung, sementara keberlangsungan ekonomi juga masuk dalam perhatian DJP.

Bimo tidak menyampaikan angka target maupun realisasi penerimaan pajak dalam keterangan yang dikutip. Penjelasannya berpusat pada kelanjutan tugas DJP dan penilaiannya atas dampak pengunduran diri Wakil Presiden terhadap penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak Tetap Diarahkan untuk Pendanaan Pembangunan

Mengenai hubungan pengunduran diri Gibran dengan penerimaan pajak, Bimo menilai tidak ada dampak. Ia menegaskan bahwa kewajiban DJP mengejar target tetap berjalan karena penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.

"Dampaknya menurut saya enggak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Pernyataan mengenai tidak adanya dampak merupakan penilaian Bimo. Keterangan yang disampaikan tidak memuat perhitungan perubahan penerimaan ataupun proyeksi penerimaan setelah pengunduran diri Gibran.

Surat Pengunduran Diri Diserahkan kepada Pimpinan MPR

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat setelah menerima kunjungan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Gibran sebelumnya tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB.

Reporter: Hendra Mukhtar
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top