BANDAR LAMPUNG — Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Lampung mencatat penyelesaian piutang tahap awal Rp 200.000.000 antara PT Nindya Karya dan Pemkab Pesisir Barat melalui jalur bantuan hukum non-litigasi. Penyerahan uang dilakukan Pemkab Pesisir Barat yang diwakili Tedi Zatmiko, S.K.M., S.H., M.H., kepada pihak PT Nindya Karya yang diwakili Mohamad Ibrahim.
Prosesi penyerahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan disaksikan langsung Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Lampung Erawati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H., beserta para Kepala Seksi dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Turut hadir jajaran pejabat dari lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Permasalahan bermula dari kewajiban piutang Pemkab Pesisir Barat yang belum terselesaikan terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Barat. Untuk memberikan kepastian hukum, PT Nindya Karya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara Kejati Lampung.
Dasar penunjukan mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan RI, yang memberi kewenangan JPN bertindak selaku negosiator dan mediator. Pendampingan hukum dan negosiasi persuasif yang intensif dari tim JPN membuat Pemkab Pesisir Barat menunjukkan itikad baik.
Kedua pihak sepakat melunasi kewajiban secara bertahap kepada PT Nindya Karya. Kesepakatan pelunasan ditandatangani secara resmi di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Lampung Erawati menegaskan penyelesaian lewat langkah non-litigasi merupakan bukti nyata implementasi kewenangan Bidang Datun dalam memulihkan kekayaan dan keuangan negara secara efisien.
"Langkah persuasif ini menghindarkan para pihak dari proses peradilan perdata (litigasi) yang memakan waktu dan biaya," kata Erawati dalam keterangan yang dibagikan Kejati Lampung.
Kejati Lampung berharap pola penyelesaian sengketa keperdataan antar instansi pemerintah maupun BUMN ini menjadi teladan. Pendekatan yang ditempuh menekankan kecepatan, efektivitas, dan tetap mengedepankan asas kepastian hukum.
Skema pelunasan bertahap disepakati kedua pihak, dengan Rp 200.000.000 sebagai setoran tahap awal. Nilai tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Pesisir Barat untuk menuntaskan seluruh kewajiban kepada PT Nindya Karya.
Bagi Kejati Lampung, capaian ini menambah catatan kinerja Bidang Datun dalam penyelamatan keuangan negara melalui jalur non-litigasi. Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai mediator tanpa harus membawa perkara ke meja pengadilan.