BANDARLAMPUNG — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menempatkan kanal pengaduan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi penilaian pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia 2026. Laporan warga soal jalan rusak, drainase buruk, hingga kualitas pekerjaan kontraktor diterima melalui media sosial dan ditindaklanjuti langsung oleh jajaran dinas.
Kepala Dinas BMBK Lampung M. Taufiqullah menyebut pihaknya menjadi salah satu dari empat OPD yang mengikuti penilaian tahun ini. Tiga OPD lain adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.
Penilaian terhadap BMBK berfokus pada pelayanan publik di bidang infrastruktur. Ombudsman menyoroti kesiapan fasilitas pelayanan dan respons dinas terhadap pengaduan masyarakat.
Taufiqullah menuturkan hasil peninjauan awal menunjukkan sejumlah fasilitas sudah tersedia di kantor dinas. "Kalau saya lihat tadi sudah ada penerima tamu, ada ruang, ada playground, dan lain-lain. Ini merupakan standar dalam pelayanan publik," kata Taufiqullah saat ditemui di kantornya, Senin (9/11/2026).
Menurut Taufiqullah, kualitas pelayanan publik tidak bisa diukur hanya dari kelengkapan sarana di kantor. Yang paling penting adalah manfaat dan dampak pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penilaian itu ia sampaikan dengan latar masyarakat yang semakin kritis. Warga kini lebih mudah menyampaikan keluhan ketika menemukan persoalan di lapangan, termasuk soal kondisi jalan dan mutu pekerjaan infrastruktur.
BMBK Lampung membuka ruang pengaduan masyarakat lewat media sosial, antara lain Instagram dan TikTok. Berbagai komentar maupun laporan yang masuk dijadikan bahan evaluasi sekaligus ditindaklanjuti oleh jajaran dinas.
"Kalau ada laporan jalan rusak, drainasenya tidak bagus, ataupun pekerjaan kontraktor yang kurang baik, itu langsung kita lihat dan kita respons," ujar Taufiqullah.
Bagi warga Lampung yang menemukan kerusakan jalan provinsi atau drainase bermasalah, kanal media sosial BMBK menjadi jalur tercepat yang saat ini disiapkan dinas. Laporan yang masuk akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja layanan infrastruktur di bawah penilaian Ombudsman 2026.