Pegasus di Indonesia: Bedakan Fakta Hukum, Temuan Amnesty, dan Dugaan

Penulis: Hendra Mukhtar  •  Minggu, 08 November 2026 | 15:50:31 WIB
Bareskrim Polri menegaskan perkara dugaan penyadapan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem LIMS, bukan Pegasus.

LAMPUNG — Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2026 menyeret nama Pegasus ke pusat perdebatan publik. Bareskrim Polri dalam keterangan resminya tidak pernah menyebut Pegasus maupun NSO Group, melainkan dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Perbedaan keduanya penting agar diskusi soal pengawasan digital tidak berhenti pada spekulasi.

Penyidik menegaskan bahwa perkara yang sedang berproses berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses dan prosedur operasional pada sistem intersepsi legal di sisi jaringan operator telekomunikasi. Nama Pegasus tidak muncul dalam penetapan tersangka maupun paparan resmi kepolisian. Merek spyware yang tidak pernah disebut penyidik bukanlah fakta perkara.

LIMS dan Pegasus: Dua Jalur yang Berbeda

LIMS adalah sistem pengelolaan intersepsi legal yang beroperasi dari jaringan operator. Pegasus bekerja dengan cara yang berlawanan: menyusup langsung ke dalam ponsel sasaran tanpa melewati pusat server operator.

Menyamakan keduanya sama kelirunya dengan menyamakan pencurian data lewat pusat server dengan penyusupan maling lewat jendela kamar. Keduanya berbahaya dan menuntut pengawasan ketat, tetapi jalur teknis dan pembuktiannya tidak sama.

Implikasi praktisnya jelas. Kalau yang bermasalah adalah akses jaringan operator, maka audit yang relevan menyasar prosedur dan otorisasi di sisi operator. Kalau yang dipersoalkan adalah spyware yang menginfeksi perangkat, pembuktiannya menuntut forensik ponsel.

Jejak Rantai Pasokan 2017-2023

Pegasus bukan sepenuhnya isapan jempol. Pada Mei 2024, Amnesty International Security Lab merilis investigasi bertajuk "A Web of Surveillance: Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia". Laporan itu melacak rantai pemasok, perantara, dan infrastruktur teknologi pengawasan di Indonesia sejak 2017 hingga 2023.

Nama-nama yang muncul antara lain Q Cyber Technologies yang terkait NSO Group, konsorsium Intellexa lewat Predator, Saito Tech atau Candiru, hingga Wintego. Laporan tersebut juga mengaitkan rekam jejak impor teknologi ini dengan sejumlah entitas negara.

Batas temuannya harus dibaca teliti. Investigasi Amnesty fokus pada rantai pasokan perdagangan dan jejak akses infrastruktur, bukan forensik ponsel. Laporan itu tidak menyajikan bukti forensik konkret bahwa Pegasus menginfeksi ponsel individu tertentu di Indonesia.

Tiga Pertanyaan yang Belum Terjawab

Jejak rantai pasokan NSO Group tidak otomatis membuktikan Pegasus pernah diaktifkan untuk menargetkan seseorang. Apalagi menuding alat itu dipakai dalam perkara LIMS 2026.

Ada tiga hal yang perlu divalidasi: produk apa yang sebenarnya dibeli, apakah pernah dioperasikan terhadap seseorang, dan apakah sistem itu masih menyala hari ini. Laporan Amnesty 2024 tidak menjawab ketiganya.

Sebaliknya, laporan itu juga tidak bisa dijadikan dalih kepolisian untuk menutup pemeriksaan lanjutan. Pada 2023, seorang pejabat bidang TI Polri dalam wawancaranya dengan Jaring.id membantah penggunaan Pegasus dan mengonfirmasi penggunaan metode penyadapan lain.

Spyware Canggih Tidak Selalu Pegasus

Dunia spionase digital tidak sesempit satu merek. Ada Predator, Candiru, hingga Wintego dengan karakter teknis yang berbeda-beda. LIMS sendiri sama sekali bukan spyware seperti nama-nama tersebut.

Melabeli semua bentuk intersepsi sebagai "Pegasus" membuat perbaikan kebijakan salah arah. Fokus audit bisa keliru: apakah yang harus diperiksa akses jaringan operator, atau justru keamanan perangkat pejabat negara.

Bagi pengguna smartphone biasa, perdebatan ini tetap relevan. Isu penyadapan menyentuh langsung soal kepercayaan pada jaringan telekomunikasi dan perlindungan data pribadi di bawah UU PDP.

Ruang verifikasi yang terukur lebih dibutuhkan daripada asumsi. Memisahkan fakta hukum perkara, temuan investigasi independen, dan dugaan tentang kondisi hari ini adalah langkah pertama yang harus dijaga publik maupun penyidik.

Reporter: Hendra Mukhtar
Sumber: inet.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top