LAMPUNG — Bank Dunia mencatat total utang eksternal negara berpendapatan rendah dan menengah menembus USD9,4 triliun (sekitar Rp107 kuadriliun) pada 2025, naik 5,5% dari tahun sebelumnya. Laju kenaikan itu menjadi yang tercepat sejak 2021 dan menambah beban pembayaran utang di tengah biaya pinjaman yang kian mahal.
Angka itu tertuang dalam laporan International Debt Report 2026 yang dirilis Bank Dunia pada Kamis (5/11). Kenaikan utang tahun lalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2024 dan menandai percepatan pertama dalam empat tahun terakhir.
Yang membuat situasi berbeda dari siklus utang sebelumnya, biaya pinjaman tidak ikut turun meski akses pendanaan kembali terbuka. Negara-negara termiskin justru menanggung bunga paling mahal dalam lebih dari tiga dekade.
Bank Dunia menyebut peningkatan utang terutama didorong terbukanya kembali akses pembiayaan swasta dan pasar obligasi internasional bagi negara berkembang. Penerbitan obligasi oleh entitas publik melonjak hampir 35% menjadi USD251 miliar, level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Lonjakan itu terjadi karena banyak pemerintah menerbitkan surat utang baru untuk membiayai kembali pinjaman yang segera jatuh tempo. Pola ini menunjukkan sebagian besar penerbitan obligasi belum tentu dipakai membiayai proyek baru, melainkan untuk menutup kewajiban lama.
Negara-negara yang memenuhi syarat pembiayaan konsesional lewat International Development Association (IDA) harus membayar rata-rata bunga 8,2% untuk komitmen pinjaman baru dari kreditur swasta pada 2025. Tingkat itu tertinggi sejak 1989.
Beban bunga obligasi baru mereka bahkan lebih berat, dengan rata-rata mencapai 9,4%. Sebagai pembanding, negara yang hanya memenuhi syarat pinjaman nonkonsesional melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) membayar rata-rata 5,5%, turun dari 5,8% pada 2024.
Kepala Statistik Grup Bank Dunia Haishan Fu menyoroti sisi ganda dari kembalinya pinjaman swasta.
"Kembalinya pinjaman swasta ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah merupakan perkembangan positif, tetapi negara-negara tersebut meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan dalam banyak kasus memiliki lebih sedikit anggaran untuk pembangunan jangka panjang," kata Haishan Fu dalam laporan tersebut.
Tekanan paling besar dialami kelompok negara yang memenuhi syarat pembiayaan IDA. Total utang eksternal mereka naik 8,1% menjadi USD1,3 triliun, dengan struktur pinjaman yang mayoritas masih bergantung pada kreditur swasta berbunga tinggi.
Kondisi ini mempersempit ruang fiskal negara-negara tersebut. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus tersedot ke pembayaran bunga dan pokok utang.
Bagi pelaku pasar, laporan ini menegaskan bahwa risiko kredit negara berkembang belum sepenuhnya mereda meski likuiditas global membaik. Selisih bunga antara negara IDA dan IBRD yang melebar mencerminkan premi risiko yang masih tinggi di kelompok negara termiskin.
Bank Dunia tidak menyebut proyeksi spesifik untuk 2026 dalam laporan tersebut. Namun arah datanya jelas: selama penerbitan obligasi baru dipakai untuk membiayai kembali utang jatuh tempo, stok utang akan terus menumpuk tanpa tambahan kapasitas produktif yang sepadan.
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai salah satu penerbit obligasi global, disiplin fiskal dan strategi pengelolaan jatuh tempo menjadi kunci agar biaya pinjaman tidak menekan anggaran pembangunan.