BANDAR LAMPUNG — Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Lampung dan para bupati serta wali kota di 15 kabupaten/kota provinsi ini. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lain yang biasa mengancam saat puncak musim hujan.
BNPB menekankan bahwa pemetaan kawasan rawan bencana bukan sekadar administrasi. Hasil pemetaan harus menjadi dasar penentuan langkah antisipasi, termasuk penempatan personel dan logistik di titik-titik paling berisiko.
Ada sejumlah kewajiban yang dibebankan ke pemerintah daerah melalui surat edaran tersebut:
Poin koordinasi juga ditegaskan dalam surat itu. BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kerja sama pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media.
"Memperkuat koordinasi pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media) serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam," demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Keterlibatan masyarakat menjadi bagian lain dari arahan BNPB. Pemerintah daerah diminta menyebarluaskan peta kawasan rawan bencana lewat berbagai saluran komunikasi, bukan hanya menempelkannya di kantor dinas.
Edukasi ke warga mencakup langkah penyelamatan diri, prosedur evakuasi mandiri, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. BNPB menyebut sosialisasi harus berbasis komunitas agar warga di kampung dan kelurahan tahu apa yang harus dilakukan sebelum bantuan datang.
"Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi," demikian isi arahan BNPB.
Langkah pencegahan fisik juga diminta segera dijalankan. Pemerintah daerah harus membersihkan saluran drainase, menormalisasi sungai, memeriksa bangunan pengendali banjir, dan memperbaiki infrastruktur yang berpotensi terdampak.
Selain itu, sistem peringatan dini diminta berfungsi optimal. Gubernur, bupati, dan wali kota melalui BPBD masing-masing wajib melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada BNPB secara berkala.
Bagi Lampung, arahan ini relevan mengingat sejumlah kabupaten seperti Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Barat memiliki kawasan perbukitan rawan longsor, sementara kawasan pesisir dan permukiman padat di Bandar Lampung berpotensi tergenang saat hujan intensitas tinggi.