BANDARLAMPUNG — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung memasuki babak kepemimpinan baru. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dikukuhkan sebagai Ketua DPD HKTI periode 2026-2031 sekaligus melantik pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Lampung dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Gedung Balai Keratun, Jumat (31/07/2026).
Kepemimpinan ini langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: mendorong hilirisasi pertanian. Dari total luas wilayah Lampung yang mencapai 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare merupakan lahan budidaya tanaman pangan dan perkebunan.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif,” ujar Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program konkret untuk memperkuat transformasi sektor pertanian. Anggaran dan perhatian difokuskan pada penguatan dari hulu ke hilir, mulai dari perbaikan kualitas tanah hingga regenerasi petani.
Gubernur menilai kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani mulai menunjukkan hasil positif. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, serta membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong, dinilai telah meningkatkan pendapatan petani.
“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Musda HKTI kali ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, H. Abdul Kadir Karding, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Ia menegaskan posisi sektor pertanian dalam pemerintahan saat ini bukan sekadar sektor ekonomi biasa.
“Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian tidak hanya menyangkut komoditas ekonomi, tetapi merupakan komoditas strategis nasional karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga harga dan menggenjot produksi di tingkat petani,” ucap Abdul Kadir.
Di sektor hilir, Badan Karantina berkomitmen mempercepat layanan ekspor produk pertanian unggulan Lampung seperti gula, jagung, dan tapioka. Sebuah program bernama Sahabat Karantina akan dibentuk untuk mendampingi perusahaan memenuhi standar kualitas internasional.
“Kalau bisa cepat kenapa harus lama. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar bagi negara pembeli,” tegas Abdul Kadir.
Sinergi antara pemerintah provinsi, pengurus HKTI yang baru, dan dukungan karantina nasional diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk Lampung di pasar global. Konsolidasi organisasi menjadi kunci agar program hilirisasi berjalan efektif hingga ke tingkat desa.