BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan hal tersebut di Bandarlampung, Senin, seiring potensi besar komoditas unggulan daerah yang mulai menarik minat investor industri pengolahan.
"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha di Lampung," ujar Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya.
Pada 2024, realisasi investasi yang masuk ke Lampung mencapai sekitar Rp15 triliun. Tahun ini, Pemprov menargetkan angka tersebut naik menjadi Rp20 triliun.
Rahmat menyebut sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan mulai masuk ke provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai itu. Namun, ia mengingatkan peningkatan produktivitas pertanian harus diimbangi pertumbuhan industri hilir agar harga komoditas tidak tertekan.
Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Komoditas unggulan meliputi padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, dan tebu. Gubernur menekankan potensi ini harus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.
"Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Oleh karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan," ucap Rahmat.
Pemprov Lampung mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung menjadi mitra strategis dalam menangkap peluang investasi dan memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah. Menurut Rahmat, Apindo merupakan mitra penting dalam mendorong peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Ia menambahkan arah pembangunan ekonomi nasional mulai bergeser ke pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan. Melalui kebijakan peningkatan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan dari tingkat bawah.
"Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha dan investasi masuk ke daerah," pungkasnya.