LAMPUNG — Foto-foto yang beredar memperlihatkan deretan panjang motor listrik berselimut debu di area parkir sebuah pabrik di Sentul, Bogor. Bukan karena kelebihan stok, melainkan proyek pengadaan untuk kebutuhan operasional program MBG tengah tersandung masalah hukum. Kondisi ini memicu spekulasi mengenai kelanjutan pendistribusian unit ke berbagai dapur umum di Indonesia.
Proses pengadaan motor listrik untuk program unggulan pemerintah ini memasuki jalur rumit. Sejumlah pihak dilaporkan terjerat dalam proses hukum yang hingga kini masih bergulir. Akibatnya, ribuan unit yang sudah diproduksi dan dikirim ke pusat logistik di Sentul tak bisa langsung dikirim ke penerima manfaat.
Belum ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program mengenai dampak hukum ini terhadap operasional MBG. Namun, sumber di lingkungan pabrikan menyebutkan bahwa pengiriman motor ke daerah-daerah dihentikan sementara waktu.
Penumpukan di Sentul bukan tanpa konsekuensi. Setiap hari, biaya penyimpanan dan perawatan baterai kendaraan listrik terus berjalan. Pabrikan yang memenangkan tender pun berada dalam posisi sulit, karena unit yang sudah jadi tak bisa segera diserahkan ke pengguna.
Pengamat otomotif menilai situasi ini menjadi preseden buruk bagi program elektrifikasi kendaraan dinas. Proyek senilai miliaran rupiah ini seharusnya menjadi contoh sukses transisi energi di sektor logistik pemerintah, bukannya berhenti di tengah jalan.
Di lapangan, para pengemudi motor listrik yang sudah terdaftar kebingungan. Mereka sudah menjalani pelatihan dan siap bertugas mengantar makanan ke sekolah-sekolah, tapi kendaraan tak kunjung tiba. Sejumlah kepala dapur umum MBG di Jawa Barat mengaku belum mendapat konfirmasi jadwal pengiriman motor baru.
Program MBG sendiri menargetkan penggunaan ribuan motor listrik untuk distribusi makanan dari dapur umum ke titik penerima. Kendaraan listrik dipilih karena biaya operasional lebih rendah dan ramah lingkungan. Namun, dengan mandeknya pengadaan, target operasional penuh di akhir tahun bisa meleset.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan segera rampung. Jika tidak, program distribusi makanan gratis ini harus mencari solusi alternatif, seperti menyewa kendaraan konvensional atau menunda perluasan jangkauan.