LAMPUNG — Angka tersebut menjadi tonggak baru bagi BUMN pangan tersebut. Dalam waktu kurang dari enam bulan, BULOG nyaris menyentuh target yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di dalam negeri.
Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serapan mencapai 13.531 ton setara beras. Kepala BULOG Kantor Wilayah Kaltim dan Kaltara, Musazdin Said, menyebut capaian itu sebagai bukti nyata komitmen perusahaan terhadap petani.
“Realisasi serapan sebesar 13.531 ton setara beras di wilayah kerja Kanwil Kaltim dan Kaltara menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal,” ujar Musazdin Said dalam keterangannya, pekan ini.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut memberikan kepastian pasar bagi petani di tengah fluktuasi harga gabah.
Sinergi antara petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, serta seluruh jajaran BULOG disebut menjadi faktor pendorong utama. Penyerapan dilakukan secara aktif selama musim panen berlangsung.
Dengan tambahan serapan ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini mencapai lebih dari 5 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan Indonesia.
BULOG memproyeksikan stok tersebut mampu menopang berbagai kebutuhan negara, mulai dari operasi stabilisasi harga, program bantuan pangan, hingga mitigasi bencana dan gejolak pasar. Hal ini menjadi jaring pengaman yang krusial di tengah ketidakpastian pangan global.
Manajemen BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai lebih cepat. Pasalnya, panen masih berlangsung di sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Musazdin Said.
Rekor serapan ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan Indonesia. Dengan stok yang melimpah, pemerintah memiliki ruang fiskal dan logistik yang lebih leluasa untuk menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.