BANDAR LAMPUNG — Sejumlah indikator makro pembangunan Provinsi Lampung menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (25/5/2026) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jalan W. Monginsidi, Teluk Betung.
Agenda utama rapat adalah pembicaraan tingkat II yang mencakup penyampaian laporan panitia khusus, persetujuan penetapan, serta konsep keputusan DPRD tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Panitia khusus DPRD Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2025 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut menyebutkan pembangunan makro provinsi menunjukkan beberapa indikator yang bergerak ke arah positif, dengan pertumbuhan ekonomi daerah mampu tumbuh sebesar 5,28 persen.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam LKPJ-nya menyampaikan penghargaan kepada DPRD, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian dan energi dalam mendalami substansi laporan. “Berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus memiliki arah yang semakin tepat, bermanfaat, dan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur memandang proses pembahasan yang berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. “Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” terang Rahmat Mirzani Djausal.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik. “Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif,” tegasnya.
Gubernur menambahkan bahwa perhatian terhadap pengembangan UMKM, pertahanan dan keamanan, penguatan investasi, serta sektor unggulan daerah terus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Di akhir penyampaiannya, ia mengakui masih banyak harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.
“Rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal, melainkan bentuk kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Kami menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap setiap masukan sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkas Gubernur.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/RI, Sekda Provinsi Lampung, Wakapolda Lampung, Kabinda Lampung, Danlanal Lampung, Kasiren Lanud PM Bunyamin Lampung, anggota DPRD, pejabat utama Pemprov Lampung, serta para rektor universitas negeri dan swasta se-Provinsi Lampung.