JAKARTA — Percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diaktivasi secara bertahap mulai pekan depan, setelah melalui proses pemadanan data lintas kementerian dan lembaga.
Keputusan ini diambil bukan tanpa dasar. Dari total lebih dari 13 ribu titik SPPG yang terdata, sekitar 1.700 unit dinilai telah siap beroperasi dan berlokasi di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi mendesak.
Prioritas Utama: Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
Berbeda dengan sekadar menambah jumlah dapur, BGN menegaskan fokusnya saat ini adalah memastikan setiap aktivasi menjawab kebutuhan riil masyarakat. Penentuan lokasi tidak lagi sekadar administratif, melainkan berbasis data prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan.
"SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).
Mengapa Baru 300 dari 1.700 SPPG yang Beroperasi?
Aktivasi dilakukan secara bertahap dengan alasan kesiapan operasional dan efektivitas penyaluran. BGN ingin memastikan bahwa dapur yang beroperasi benar-benar memiliki kapasitas logistik dan sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya sekadar bangunan berdiri.
Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses penetapan dan aktivasi SPPG dipastikan berjalan transparan. Hal ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi pihak-pihak yang mengaku bisa mempercepat proses pembukaan dapur di luar mekanisme resmi.
Imbauan untuk Masyarakat
BGN mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kemudahan atau percepatan pembukaan SPPG di luar prosedur. Seluruh proses penetapan lokasi dilakukan melalui sistem terintegrasi dan berbasis data, sehingga tidak ada ruang bagi praktik percaloan.
Langkah ini diharapkan mempercepat penurunan angka stunting nasional secara signifikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini memiliki prevalensi tertinggi.
