LAMPUNG — Rentetan bencana yang melanda Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, mendorong Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono angkat bicara. Politisi yang akrab disapa Ibas itu menegaskan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons setelah kejadian.
"Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi bencana. Negara yang kuat adalah negara yang siap menghadapi bencana dan mampu melindungi rakyatnya," kata Ibas dalam keterangan resminya, Senin (7/9).
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini, persoalan bencana tidak bisa dilihat dari kemampuan sebuah negara untuk menghindarinya. Justru, Indonesia yang berada di kawasan rawan gempa dan memiliki banyak gunung berapi aktif harus berfokus pada sistem perlindungan warga yang teruji.
Ibas secara spesifik menyebut sejumlah musibah yang terjadi di berbagai penjuru negeri. Ia menyoroti gempa bumi di NTT, kebakaran kawasan adat di NTB, kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, hingga karhutla di Kalimantan.
"Mari kita ingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Kita menyaksikan gempa di NTT, kebakaran kawasan adat di NTB, kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, serta berbagai bencana lainnya," ucap dia.
Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga disebut Ibas sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki risiko kebencanaan yang tinggi secara geologis.
Ibas mengingatkan bahwa dampak bencana tidak pernah tunggal. Kerusakan bangunan dan infrastruktur hanyalah lapisan pertama dari serangkaian gangguan yang lebih luas.
"Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik. Transportasi terganggu, pendidikan terganggu, aktivitas ekonomi terganggu. Dan yang paling penting, keselamatan masyarakat terancam," ujarnya.
Gangguan pada rantai transportasi dan logistik pascabencana kerap memperlambat distribusi bantuan. Sementara itu, sektor pendidikan dan ekonomi yang lumpuh memperpanjang masa pemulihan warga yang terdampak.
Legislator asal Jawa Timur itu menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada respons setelah kejadian. Upaya mitigasi, menurutnya, harus diperkuat sejak sebelum bencana terjadi.
Ibas menilai pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih kuat serta terpadu. Ia pun meminta masyarakat dan parlemen terus mengawal langkah eksekutif agar perlindungan terhadap warga tidak dilakukan secara reaktif.
"Kita harus terus mengawal pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan," kata dia.