BANDAR LAMPUNG — Pertemuan tingkat tinggi di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, itu digelar sehari sebelum kepala negara bertolak ke Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok. Agenda utamanya memastikan aparat bergerak cepat memadamkan api di sejumlah titik yang masih menyala, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi pertemuan tersebut membahas laporan langsung dari lapangan serta upaya koordinasi lintas instansi. "Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan," tulis Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (1/9/2026).
Meski fokus utama pemantauan saat ini berada di Kalimantan, sinyal dari istana itu menegaskan prioritas nasional dalam mencegah meluasnya titik api. Provinsi Lampung sendiri memiliki sejarah panjang karhutla, khususnya di wilayah lahan gambut dan hutan lindung yang rawan terbakar pada puncak kemarau.
Instruksi Presiden untuk memperkuat koordinasi antar-instansi menjadi isyarat bagi pemerintah daerah, termasuk di Lampung, untuk mengaktifkan posko siaga serta menyiapkan patroli terpadu. Langkah antisipasi ini diarahkan agar potensi bertambahnya hotspot dapat ditekan sejak dini.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Kehadiran mereka mengindikasikan pelibatan penuh sumber daya militer dan kepolisian dalam operasi pemadaman.
Menurut Teddy, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. Aparat gabungan disiagakan untuk mengantisipasi bertambahnya titik api di wilayah yang rawan kebakaran, sebuah pola yang lazim diterapkan ketika musim kemarau melanda wilayah Sumatera bagian selatan, termasuk Lampung.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut upaya pemadaman terus dilakukan lewat operasi darat dan udara. Namun, petugas menghadapi sejumlah kendala, seperti jarak pandang yang rendah akibat kabut asap, karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan, serta keterbatasan sumber air.
Kondisi ini yang kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat karhutla selama 31 Agustus hingga 29 September 2026. Hingga 31 Agustus, tercatat 2.285 kejadian karhutla di provinsi tersebut dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.587,84 hektare.
Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Untuk Lampung, langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah api membesar, mengingat karakteristik lahan gambut yang sama juga tersebar di sejumlah kabupaten/kota di provinsi ini.