BANDAR LAMPUNG — Sebanyak 74 ribu debitur telah menikmati Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung hingga Semester I tahun 2026. Angka itu menjadi salah satu capaian yang dipaparkan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (11/6/2026).
Selain KUR, program Simpanan Pelajar (SimPel) juga tercatat telah melibatkan 16.718 pelajar di seluruh Lampung. Rapat tersebut dihadiri oleh Bank Indonesia, Kanwil DJPb, industri jasa keuangan, serta perwakilan TPAKD dari kabupaten dan kota se-Lampung.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan peran strategis TPAKD sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri keuangan. Menurutnya, sepanjang 2025 hingga triwulan I 2026, berbagai program telah dijalankan, mulai dari literasi keuangan, business matching, hingga pengembangan keuangan syariah.
Beberapa program unggulan yang terus dikembangkan antara lain Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, serta Bank Sampah Sekolah. Hingga Semester I 2026, sudah ada tiga desa yang ditetapkan sebagai Desa PERKASA.
“Melalui kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Otto dalam sambutannya.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengingatkan agar seluruh program TPAKD tidak berhenti pada seremonial. Ia mendorong peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang masih terbatas mengakses layanan keuangan formal.
Menurut Jihan, akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif di Lampung. Ia meminta TPAKD menjadi forum strategis yang memastikan program berjalan sesuai roadmap dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” tegas Jihan.
Rapat pleno tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi untuk sejumlah program unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa poin yang dievaluasi meliputi optimalisasi penyaluran KUR, pengembangan SimPel, literasi pasar modal, hingga pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.
Seluruh anggota TPAKD berkomitmen memperkuat sinergi untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif. Target ke depan, pembangunan ekonomi daerah diharapkan semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.