LAMPUNG — Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan transformasi energi Indonesia berada di jalur yang benar, dengan capaian lifting minyak 605,3 ribu barel per hari pada 2025. Angka itu melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Pemerintah kini mengejar produksi 610 ribu barel per hari tahun ini.
Klaim tersebut disampaikan Yuliot dalam Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam. Menurutnya, arah kebijakan energi nasional sudah selaras dengan tujuan kedaulatan energi, nilai tambah dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
"Transformasi energi Indonesia berjalan di jalur yang benar untuk menuju kedaulatan energi nasional, nilai tambah dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat," kata Yuliot dikutip dari Antara.
Di sektor migas, realisasi lifting minyak 605,3 ribu barel per hari disebut sebagai capaian signifikan selama sembilan tahun terakhir. Yuliot menyebut angka itu sebagai modal untuk mendorong produksi lebih tinggi.
Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi naik menjadi 610 ribu barel per hari. Namun target tersebut belum tercapai karena sejumlah kendala di lapangan.
"Tentu ini kami berupaya bersama-sama bagaimana target minimal yang sudah ditetapkan ini bisa kita capai secara bersama-sama," ucap dia.
Program mandatori biodiesel B50 yang berjalan sejak Juli 2026 menjadi pencapaian lain yang disorot. Implementasi B50 mendiversifikasi penggunaan minyak bumi sekitar 310 ribu barel per hari.
Konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di level 1,6 juta barel per hari. Selisih antara kebutuhan dan produksi dalam negeri masih ditutup melalui impor, baik crude maupun produk olahan.
"Tentu atas kekurangan ini kita melakukan pengadaan bahan bakar minyak yang berasal dari impor, baik crude maupun produk yang sudah dilakukan oleh berbagai badan usaha," tukas Yuliot.
Di bidang ketenagalistrikan, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,85 persen. Bagi Yuliot, capaian itu bukan sekadar angka, melainkan soal kemampuan pemerintah memperluas jaringan listrik hingga seluruh desa teraliri.
"Sehingga masyarakat tidak ada yang tidak merasakan bagaimana kemandirian energi, dan juga secara hak masyarakat itu bisa terpenuhi, ini merupakan bagian tanggung jawab negara untuk menyediakan energi bagi masyarakat," kata Yuliot.
Pemerintah juga mendorong 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi dengan nilai investasi sekitar Rp618 triliun. Sebagian besar lokasi proyek berada di luar Pulau Jawa, sejalan dengan agenda pemerataan investasi.
Meski begitu, Yuliot mengakui pekerjaan rumah masih besar. Peningkatan ketahanan energi, pengurangan ketergantungan impor, perbaikan iklim investasi, serta pemerataan dan keandalan pasokan listrik masih menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.
"Kami menyadari bahwa pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Kita masih harus berjuang bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor energi, memperbaiki iklim investasi, serta menjawab tantangan pemerataan dan keandalan pasokan energi secara nasional," kata Yuliot.
Bagi pelaku usaha, sinyal yang perlu dicermati adalah kombinasi antara target produksi migas yang belum tercapai dan besarnya kebutuhan investasi hilirisasi. Keduanya menentukan seberapa cepat ketergantungan pada impor energi bisa ditekan.