LAMPUNG — Realisasi investasi Indonesia sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5% dari target tahunan, menurut laporan Kementerian Investasi/BKPM. Jawa Barat mencatat PMA tertinggi Rp84,9 triliun, sementara DKI Jakarta memimpin PMDN dengan Rp106,5 triliun. Sebaran modal antarwilayah masih timpang antara Jawa dan luar Jawa.
Laporan Capaian Realisasi Investasi Periode Triwulan II dan Semester I 2026 yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan total realisasi nasional Rp1.010,6 triliun. Angka itu setara 49,5% dari target tahunan yang dipatok pemerintah.
Dari total tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp507,64 triliun atau 50,2%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi Rp502,93 triliun atau 49,8%. Komposisi ini nyaris berimbang, menandakan arus modal asing dan domestik bergerak dengan kekuatan setara.
Luar Jawa Sedikit Ungguli Jawa dalam Realisasi Investasi
Menariknya, realisasi investasi di luar Pulau Jawa justru sedikit lebih tinggi, yakni Rp507,8 triliun. Sementara wilayah Jawa membukukan Rp502,8 triliun. Selisih tipis ini menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa mulai menyerap modal dalam skala signifikan.
Pergeseran ini tidak lepas dari karakteristik ekonomi tiap daerah yang berbeda. Provinsi dengan basis tambang dan smelter seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mencatat lonjakan PMA yang tajam, sementara daerah dengan aktivitas manufaktur dan jasa keuangan masih mendominasi dari sisi PMDN.
Lima Provinsi dengan Realisasi PMA Tertinggi
Jawa Barat menempati posisi puncak perolehan PMA dengan Rp84,9 triliun, atau 16,7% dari total PMA nasional. Posisi ini ditopang sektor manufaktur dan industri pengolahan yang memang terkonsentrasi di kawasan industri Jababeka, Karawang, dan Bekasi.
DKI Jakarta menyusul di urutan kedua dengan Rp67,1 triliun atau 13,2% dari total nasional. Sebagai pusat bisnis dan keuangan, Jakarta tetap jadi pintu masuk utama investor asing yang menempatkan kantor pusat atau holding company di Indonesia.
- Jawa Barat: Rp84,9 triliun (16,7% dari total PMA nasional)
- DKI Jakarta: Rp67,1 triliun (13,2%)
- Sulawesi Tengah: Rp64,7 triliun (12,7%)
- Maluku Utara: Rp61,8 triliun (12,2%)
- Kepulauan Riau: Rp26,4 triliun (5,2%)
Dua provinsi di kawasan timur — Sulawesi Tengah dan Maluku Utara — masuk lima besar berkat geliat industri nikel dan hilirisasi mineral. Sulawesi Tengah mencatat Rp64,7 triliun, sedangkan Maluku Utara mengantongi Rp61,8 triliun. Kepulauan Riau melengkapi daftar dengan Rp26,4 triliun, ditopang sektor perdagangan dan industri galangan kapal di kawasan Batam-Bintan.
DKI Jakarta Dominasi PMDN dengan Rp106,5 Triliun
Peta PMDN berbeda jauh dari PMA. DKI Jakarta menguasai posisi teratas dengan realisasi Rp106,5 triliun, setara 21,2% dari total PMDN nasional. Dominasi ini mencerminkan kuatnya kapasitas pelaku usaha domestik di sektor properti, jasa keuangan, dan infrastruktur yang berpusat di ibu kota.
Jawa Barat berada di urutan kedua dengan Rp53,2 triliun atau 10,6%, disusul Jawa Timur Rp49,8 triliun (9,9%), Banten Rp42,2 triliun (8,4%), dan Nusa Tenggara Barat Rp28,0 triliun (5,6%). Empat dari lima provinsi teratas berasal dari Pulau Jawa, menandakan modal domestik masih sangat terkonsentrasi di wilayah ini.
Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya provinsi luar Jawa yang masuk daftar lima besar PMDN. Sektor pertambangan dan pariwisata di wilayah ini menjadi magnet bagi investor dalam negeri, terutama setelah pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika dan proyek tambang tembaga-emas di Sumbawa.
Ketimpangan Antarwilayah Masih Jadi PR
Perbedaan performa antarwilayah menyoroti peran pemerintah dalam membentuk iklim investasi yang lebih merata. Kepastian regulasi dan transparansi pelayanan menjadi fondasi untuk merawat kepercayaan pelaku usaha, terutama di daerah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia.
Bagi investor, data ini memberi gambaran soal di mana arus modal besar bergerak. Provinsi dengan pertumbuhan PMA tinggi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara biasanya terkait erat dengan rantai pasok nikel dan hilirisasi mineral, yang menjadi prioritas kebijakan industri pemerintah saat ini.
Sementara itu, dominasi Jawa dalam PMDN menunjukkan bahwa kapasitas pengusaha domestik masih terpusat pada sektor-sektor yang matang di wilayah barat Indonesia. Pemerataan investasi ke luar Jawa menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas meski realisasi PMA di kawasan timur terus naik dari tahun ke tahun.
Pertanyaan Seputar Berita Ini
Provinsi m?
na yang mencatat realisasi PMA tertinggi pada Semester I 2026? A: Jawa Barat mencatat realisasi PMA tertinggi dengan Rp84,9 triliun, atau 16,7% dari total PMA nasional.
