KOTABUMI — Dua bidang tanah yang dibeli Pemkab Lampung Utara masing-masing berlokasi di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara (ARPN) dan Jalan Lintas Tengah Sumatera atau Jalan Soekarno-Hatta. Total luas keduanya mencapai sekitar 2.800 meter persegi, dengan harga beli yang berbeda di tiap lokasi.
Tanah seluas 2.000 meter persegi di Jalan Soekarno-Hatta dibeli dengan harga Rp 1,9 miliar dan disiapkan sebagai calon lokasi pembangunan perpustakaan daerah. Sumber dana pembangunan gedung baru itu dikabarkan akan mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Sementara tanah seluas 800 meter persegi di Jalan ARPN dibeli dengan harga Rp 1,7 miliar. Lokasinya bersebelahan langsung dengan rumah jabatan bupati dan disiapkan untuk pembangunan wisma tamu.
Perpustakaan Lama Sudah Menelan Biaya Miliaran Rupiah
Pemkab Lampung Utara saat ini sudah memiliki perpustakaan daerah yang pembangunannya menelan biaya miliaran rupiah. Kondisi itu membuat rencana pembangunan gedung baru dinilai tidak mencerminkan skala prioritas dan kesinambungan pembangunan.
Penilaian serupa muncul untuk rencana wisma tamu. Lokasi yang dipilih hanya berjarak selemparan batu dari Hotel Duta Kotabumi, sehingga keberadaan fasilitas baru itu dipertanyakan urgensinya.
"Karena Sudah Ada Pembelian, Ya, Ada Prioritas"
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati, membantah pembelian tanah itu dilakukan tanpa dasar prioritas. Ia menyebut pembelian yang sudah berjalan otomatis menjadikan proyek tersebut masuk dalam daftar prioritas.
"Karena sudah ada pembelian, ya, ada prioritas," kata Intji Indriati, Kamis (24/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat dimintai tanggapan soal pola pembangunan Lampung Utara yang dinilai tidak menerapkan skala prioritas dan kesinambungan. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi soal sumber dana pasti untuk pembangunan wisma tamu.
Dua Proyek, Satu Pola Pembelian Tanah
Pembelian dua bidang tanah itu menempatkan perpustakaan daerah dan wisma tamu sebagai dua proyek yang berjalan beriringan. Keduanya sama-sama dimulai dari pengadaan lahan, bukan dari kajian kebutuhan yang dipublikasikan ke warga.
Warga Kotabumi dan sekitar belum mendapat penjelasan rinci soal jadwal pembangunan maupun besaran anggaran konstruksi yang akan dialokasikan. Yang diketahui, dana pembangunan perpustakaan baru masih mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat.
Kritik soal prioritas pembangunan menyusul sejumlah kebutuhan lain di Lampung Utara, mulai dari infrastruktur jalan hingga fasilitas layanan dasar. Pemkab belum merinci bagaimana dua proyek ini diposisikan terhadap kebutuhan tersebut.
