CIKARANG — Konvensi Nasional XVII AIHII 2026 berlangsung selama empat hari, dari 12 hingga 15 Oktober, dengan tema "Melampaui Fragmentasi: Konstelasi Kuasa, Inovasi, dan Tata Kelola Global Masa Depan". Acara itu dihadiri sekitar 200 partisipan dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan media. Universitas Bahasa dan Budaya Beijing (BLCU) turut digandeng sebagai penyelenggara.
Dalam pidato sambutannya, AHY mengawali uraian dengan menyatakan bahwa dunia saat ini berada dalam era paradoks global. Ia menyoroti lompatan teknologi yang signifikan dan semakin diperlukannya kerja sama antarnegara, tetapi kepercayaan terhadap institusi internasional justru melemah. Konsensus antarbangsa pun semakin sulit dihadirkan saat dunia membutuhkan kepemimpinan global.
"Kalau kita mengikuti pemberitaan sehari-hari dan kita juga merasakan langsung di kehidupan kita, ini terasa betul bahwa dunia semakin borderless, semakin terhubung satu sama lain, tapi ironisnya di sana-sini kita merasakan terjadinya fragmentasi," tutur AHY.
AHY menyebut kondisi paradoks tersebut memunculkan prinsip national interest comes first atau kepentingan nasional diutamakan. Menurut dia, prinsip itu memang sejalan dengan hakikat berdirinya sebuah negara, tetapi dalam takaran ekstrem akan menghadirkan tantangan baru. Negara-negara yang seharusnya bersatu mencari solusi justru berjalan sendiri-sendiri.
Ia lalu mengutip landasan filosofi Thucydides, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Dalam situasi itu, kata AHY, tidak ada pilihan bagi negara-negara selain memperkuat dirinya sendiri agar tidak menjadi pihak lemah yang menjadi korban di dunia yang penuh ketidakpastian.
Menjawab relevansinya bagi Indonesia, AHY memaparkan empat hal yang harus dipahami. Pertama, kebijakan atau politik luar negeri bebas aktif menjadi semakin penting. Kedua, otonomi strategis atau strategic autonomy. Ketiga, ketahanan nasional harus dapat ditunjukkan di bidang pangan, energi, dan lain-lain. Keempat, diversifikasi kemitraan.
AHY mengingatkan bahwa Indonesia piawai menjalankan diplomasi. Ia menyebut kehadiran pemimpin dan diplomat Indonesia di berbagai forum multinasional dan multilateral, mulai dari PBB, BRICS, G20, OKI, ASEAN, hingga World Economic Forum.
"Foreign policy kita bebas aktif, tentu kita sudah sangat menyadari betapa pentingnya bebas aktif ini, ditunjukkan dengan hadirnya pemimpin kita dan para diplomat kita di berbagai forum multinasional, multilateral," ujarnya.
Menurut AHY, diplomasi itu harus dijalankan dengan empat prinsip yang kokoh: memastikan kedaulatan negara diutamakan, memperluas kemitraan, memperkuat pengaruh di dunia, dan mendatangkan dampak yang riil bagi masyarakat.
Ketua Umum AIHII Agus Haryanto menuturkan bahwa jumlah program studi hubungan internasional di Indonesia mencapai 77. Jumlah mahasiswa aktif berkisar antara 37.000 hingga 40.000 orang, dengan 729 dosen hubungan internasional dinaungi organisasinya.
Keahlian para dosen tersebut, baik di bidang pertahanan dan keamanan, politik, hingga iklim, dapat dilacak melalui barcode kartu tanda anggota. Sistem itu memudahkan pencarian pakar sesuai kebutuhan.
AHY menyimpulkan Indonesia harus menjadi kekuatan menengah yang memiliki pengaruh. Ia menyinggung sumber daya alam yang besar, penduduk yang besar, posisi strategis, dan diplomasi yang piawai sebagai modal utama.
"Indonesia punya sumber daya alam yang besar, penduduk yang besar, posisi strategis, diplomasi yang piawai," ujarnya.
Namun, semua modal itu pada akhirnya kembali pada semboyan komunitas hubungan internasional, foreign policy begins at home, everything begins at home. AHY menegaskan persoalan domestik harus diselesaikan lebih dulu sebelum Indonesia memproyeksikan diri ke luar.
"Jadi sebelum kita memproyeksikan diri kita ke luar, sebelum kita ingin menghadirkan policy atau foreign policy dan diplomasi yang efektif, terlebih dahulu selesaikan masalah rumah tangga kita. Our domestic issues, kita harus selesaikan dulu dengan kebijakan dengan segala upaya terbaik kita," tuturnya.