Pemerintah Provinsi Lampung memperluas kesempatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta literasi digital bagi perempuan muda. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menyatakan target keterwakilan perempuan harus dilihat sebagai pintu masuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Upaya tersebut diharapkan mendorong lebih banyak perempuan Lampung duduk di lembaga legislatif dan mengambil peran dalam pengambilan kebijakan.
BANDARLAMPUNG — Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung didorong tidak hanya menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan yang telah aktif di politik, tetapi juga wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda. M. Firsada menegaskan perempuan muda harus diberi kesempatan belajar politik sejak dini.
"Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama," ujar Firsada di Bandarlampung, Rabu.
Firsada menekankan keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas, dan keberanian untuk hadir dalam ruang pengambilan keputusan.
"Keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase, tetapi lebih jauh memastikan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas, dan keberanian untuk hadir dalam ruang pengambilan keputusan," katanya.
Pemprov Lampung terus mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan terlibat dalam pembangunan daerah.
Firsada berharap semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan.
"Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan," ucapnya.
Pemprov Lampung juga mendorong KPPI memperkuat literasi digital dan literasi politik, khususnya bagi perempuan muda. Firsada mengingatkan perempuan jangan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial.
"Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan akan berada pada posisi lebih kuat untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan perlu berjalan beriringan dengan agenda penguatan kepemimpinan perempuan.
Firsada berharap perempuan di Lampung yang tergabung dalam KPPI terus memperkuat konsolidasi organisasi. Dia mendorong evaluasi perjalanan kepengurusan, penyusunan program kerja yang konkret, serta pembangunan komitmen bersama untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan Lampung.