LAMPUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 44 lokasi di Provinsi Maluku Utara untuk menyasar 1.287 rumah tangga yang belum menikmati listrik. Program Listrik Perdesaan (Lisdes) itu dibahas dalam forum sinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sebagian besar lokasi akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal karena jaringan distribusi belum menjangkau wilayah tersebut.
Rincian lokasi menjadi salah satu bahasan utama dalam pertemuan itu. Dari 44 titik yang masuk usulan, sebanyak 43 lokasi direncanakan dibangun PLTS Komunal dan satu lokasi PLTS yang terintegrasi dengan jaringan distribusi. General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Dony Noor Gustiarsyah, mengatakan program ini merupakan upaya perseroan memenuhi kebutuhan listrik warga di desa-desa yang belum berlistrik.
PLTS yang dipakai dilengkapi baterai penyimpanan energi. Energi matahari yang dihasilkan pada siang hari disimpan untuk kemudian dimanfaatkan pada malam hari. Skema itu memungkinkan rumah tangga di lokasi terpencil mendapat pasokan listrik tanpa harus menunggu jaringan transmisi dan distribusi masuk.
"Program Lisdes ini merupakan salah satu upaya PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum berlistrik," ujar Dony.
Rapat koordinasi itu dihadiri Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM beserta jajaran, manajemen PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, serta perangkat pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara. Hadir pula wakil bupati, sekretaris daerah, dan pejabat dinas terkait dari sejumlah daerah.
Forum ini menjadi ruang penyelarasan antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah. Pembahasannya mencakup usulan lokasi, dukungan pemerintah daerah, penyediaan lahan, hingga penyelesaian aspek perizinan sebelum konstruksi dimulai.
Dony menyebut keberhasilan program bergantung pada kesiapan sejumlah aspek pendukung sejak tahap awal. Lokasi pembangunan harus memenuhi prinsip clear and clean, termasuk soal kepemilikan lahan.
Persoalan muncul ketika lokasi berada di kawasan tertentu seperti hutan lindung dan hutan produksi. PLN membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar seluruh proses perizinan berjalan lancar.
Pemerintah kabupaten dan kota disebut menyambut program ini. PLN berharap kebutuhan lahan bisa diselesaikan bersama, termasuk mencari solusi untuk tanaman produktif milik warga yang berada di area pembangunan.
"Kami melihat antusiasme dan dukungan yang besar dari pemerintah kabupaten dan kota terhadap Program Lisdes ini," kata Dony.
Bagi rumah tangga yang selama ini belum berlistrik, kehadiran PLTS komunal mengubah pola aktivitas harian. Anak-anak bisa belajar pada malam hari, layanan kesehatan di puskesmas pembantu punya penerangan, dan usaha kecil bisa beroperasi lebih lama.
Dony menempatkan listrik bukan sekadar soal penerangan. Menurutnya, pasokan energi menjadi penggerak pembangunan lewat peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah setempat.
"Kami memohon dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk membantu proses penyediaan lahan, koordinasi kawasan, serta penyelesaian perizinan," tambah Dony.
PLN menargetkan proses pembangunan berjalan lebih efektif begitu status lahan di tiap lokasi sudah jelas. Dengan begitu, manfaat listrik bisa segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara.