LAMPUNG TENGAH — Komisi VIII DPR RI menilai Lampung Tengah memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam dan manusia, namun masih membutuhkan penguatan program sosial, pendidikan, dan keagamaan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan dengan Plt. Bupati Lampung Tengah dan jajaran mitra kerja, termasuk Kementerian Agama, Dinas Sosial, BPBD, Baznas, BPJPH, dan BPKH.
Marwan mengungkapkan, hingga saat ini Provinsi Lampung belum memiliki satupun Sekolah Rakyat. Program yang digagas Kementerian Sosial itu diyakini mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Bupati sudah siap menghibahkan tanah. Yang penting Sekolah Rakyat itu hadir,” ujar Marwan dalam pernyataannya yang dikutip dari rilis resmi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Tengah. Ketersediaan lahan dari Pemkab menjadi langkah awal yang krusial untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Selain pendidikan, Komisi VIII juga menyoroti tingginya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah. Marwan menyebut kondisi ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima bantuan tidak bergantung terus-menerus pada bansos.
“Saya berkeyakinan bahwa Bupati bisa mendorong penerima PKH ini keluar dari penerima PKH. Tentunya harus didampingi dan dikasih modal,” kata Marwan.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan berkelanjutan dan akses permodalan bagi keluarga penerima manfaat. Graduasi PKH dinilai dapat berhasil jika ada sinergi antara pusat dan daerah.
Dalam bidang pelayanan keagamaan, Marwan menyoroti masih adanya beberapa kecamatan di Lampung Tengah yang belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Pemkab setempat telah menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan KUA baru.
“Tanah dihibahkan, tinggal kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama. Kami yakin keberagamaan menjadi modal dasar bagi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ke depan,” paparnya.
Ia berharap setelah lahan tersedia, pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan gedung dan fasilitas pendukung agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal.
Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI kali ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan program dan anggaran yang disalurkan melalui mitra kerja benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Lampung Tengah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas di Lampung Tengah,” pungkas Marwan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu optimistis, dengan potensi besar yang dimiliki, Lampung Tengah bisa berkembang pesat jika didukung kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.