LAMPUNG TIMUR — Pemerintah mengubah haluan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dari sekadar perlindungan kawasan menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan warga, TNI, Polri, akademisi, dan pemerintah daerah. Perubahan ini ditandai dengan pembangunan pembatas sepanjang 138 kilometer yang dirancang dengan berbagai metode konstruksi sesuai kondisi tanah, guna mengurangi interaksi negatif antara gajah sumatra dan masyarakat sekitar.
Pembangunan pembatas fisik itu menjadi salah satu fokus Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK. “Keamanan masyarakat dan kelestarian satwa kunci menjadi prioritas utama melalui sistem mitigasi modern,” tulis keterangan resmi yang diterima Antara di Bandarlampung.
Ketua Tim Gabungan Mitigasi, Brigadir Jenderal TNI Sriyanto, menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar proyek infrastruktur. “Judul New Look Taman Nasional Way Kambas kami pilih untuk menandai sebuah perubahan, sebab sejak awal TNWK dan masyarakat seakan-akan terpisah,” ujarnya. Ia menambahkan, tagline “TNWK Adalah Kita” merangkul seluruh masyarakat Lampung karena taman nasional ini merupakan kebanggaan provinsi.
Deputi Dedi Saprudin Samsudin menyebut slogan itu bukan sekadar jargon. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar Way Kambas tidak lagi diposisikan sebagai pihak di luar kawasan, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem. “Keberhasilan konservasi tidak mungkin dicapai hanya oleh Balai Taman Nasional Way Kambas. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor,” kata Dedi dalam diskusi strategis di Aula Balai TNWK.
Kepala Balai TNWK, MHD. Zaidi, melengkapi visi tersebut dengan konsep “bahagia bersama”. Ia menjelaskan bahwa setiap orang diharapkan bisa merasa senang dan merasakan langsung manfaat keberadaan taman nasional. “Konsep yang kami bangun adalah bahagia bersama,” ungkap Zaidi. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun koeksistensi harmonis antara manusia dan gajah sumatra, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengancam habitat satwa dilindungi itu.
Selain aspek konservasi, Dedi menyoroti pentingnya tata kelola pembangunan di kawasan TNWK. Ia meminta setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan agar menghasilkan output sesuai perencanaan. “Komitmen harus menjaga kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disampaikan,” tegasnya.
Dedi juga menekankan fungsi pengawasan harus berjalan optimal dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, dan seluruh pemangku kepentingan. Besarnya anggaran yang dikelola, menurut dia, harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga seluruh pihak dapat bekerja dengan kepastian dan terhindar dari persoalan administratif,” ujar Dedi.
Melalui semangat “TNWK Adalah Kita”, pemerintah berharap Taman Nasional Way Kambas tidak hanya menjadi benteng terakhir pelestarian gajah sumatra, tetapi juga simbol kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga warisan alam Indonesia untuk generasi mendatang. Transformasi ini, menurut Brigjen Sriyanto, telah mengubah wajah TNWK menjadi lebih terbuka dan menyatu dengan masyarakat sekitar.