BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang terukur. Ia meminta seluruh pihak menjadikan capaian indikator makro sebagai patokan efektivitas APBD, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran.
Pada 2025, sejumlah indikator makro Lampung mencatatkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, indeks pembangunan manusia naik ke angka 73,98, dan angka kemiskinan turun menjadi 9,66 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke level 4,21 persen.
Inflasi Lampung tercatat 1,25 persen, menjadikannya yang terendah kedua secara nasional. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung sempat turun dari 78,37 pada 2023 menjadi 72,62 di 2024, namun kembali meningkat menjadi 77,83 pada 2025.
"Setiap APBD yang digunakan harus menghasilkan manfaat terukur, memperluas lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat demokrasi," ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2025 mencapai Rp 6,7 triliun atau 86,70 persen dari target APBD sebesar Rp 7,7 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi 2024, secara persentase terjadi peningkatan 0,37 persen.
Namun secara nominal, realisasi 2025 turun sebesar Rp 738 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh pemberlakuan skema Opsen Pajak pada jenis pendapatan PKB dan BBNKB di tahun anggaran 2025.
Realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp 6,6 triliun atau 85,57 persen dari total anggaran belanja Rp 7,8 triliun. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 69,8 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.
Untuk tahun anggaran 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 98,2 miliar. Dana tersebut akan digunakan sebagai pos pembiayaan penting dalam mendukung APBD tahun selanjutnya.
Menyikapi penurunan nominal pendapatan, Gubernur menyatakan Pemprov Lampung terus berinovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan akan diperluas.
"Ke depan setiap program pembangunan akan terus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip value for money," kata Gubernur.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD tidak hanya harus akuntabel, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.