LIWA — Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin menegaskan pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, melainkan dari kualitas sumber daya manusia dan karakter generasi penerus.
Bimtek ini menyasar kepala sekolah dan operator sekolah dasar (SD) se-Kabupaten Lampung Barat. Materi mencakup pemahaman kebijakan pendidikan terbaru, pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga Asesmen Nasional.
“Operator sekolah bukan hanya tenaga administrasi, melainkan bagian penting dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan nasional maupun daerah,” tegas Mad Hasnurin dalam sambutannya.
Mad Hasnurin menjelaskan, berbagai program pendidikan bergantung pada validitas dan akurasi data yang dikelola operator sekolah. Ia menekankan perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru, sehingga operator sekolah harus beradaptasi dengan sistem digital yang terus berkembang.
Di sisi lain, kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin visioner dan inovatif. “Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Selain peningkatan kualitas akademik, Mad Hasnurin menyoroti pentingnya pendidikan karakter. Ia mengingatkan generasi penerus harus unggul secara akademik sekaligus memiliki akhlak mulia, disiplin, dan kepedulian sosial yang tinggi.
“Dengan demikian, pengelolaan pendidikan di Lampung Barat dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya menutup sambutan.
Bimtek yang diadakan BKPSDM Kabupaten Lampung Barat ini turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Hikami serta perwakilan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaannya, BKPSDM Lampung Barat menggandeng BKPSDM Provinsi Lampung sebagai narasumber.
Sekretaris BKPSDM Lampung Barat, Alam Sandaran Wujud, mewakili Ketua Pelaksana Reza Mehandra, menyampaikan peserta diharapkan mampu memahami berbagai regulasi dan meningkatkan literasi kebijakan pendidikan. Ilmu yang diperoleh nantinya bisa diimplementasikan sekaligus disebarluaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan sekolah masing-masing.