BANDARLAMPUNG — Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menilai momentum Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan optimal untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa data ekonomi yang terkumpul dari lapangan wajib menjadi rujukan utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan sekadar laporan tahunan yang berakhir di rak arsip.
“Fraksi PKS mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Tetapi kami ingin menegaskan, data jangan berhenti menjadi angka. Data ekonomi harus menjadi dasar APBD yang jujur, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat,” ujar Yusnadi di Bandarlampung, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, data akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor mana yang benar-benar hidup, UMKM mana yang membutuhkan dukungan, serta wilayah mana yang perlu intervensi belanja. “APBD tidak boleh disusun berdasarkan asumsi atau rutinitas, tetapi harus berbasis fakta lapangan,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, menambahkan bahwa data valid dan kebijakan fiskal yang jujur merupakan tumpuan penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan hasil sensus untuk menyusun prioritas anggaran yang lebih presisi.
“Data yang akurat akan menjadi dasar menyusun perencanaan, menentukan prioritas, juga memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Heni.
Heni menjelaskan, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, produktivitas sektor unggulan, hingga kebutuhan infrastruktur secara lebih tepat.
Yusnadi juga menyoroti pentingnya transparansi fiskal daerah. Ia menilai rakyat berhak tahu kemampuan keuangan daerah, prioritas belanja, dan sejauh mana APBD menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Jangan sampai data ekonomi sudah lengkap, tetapi belanja daerah tetap tidak berubah dan tidak menyasar masalah utama,” ujarnya.
Fraksi PKS mendorong Pemprov Lampung menyiapkan dashboard ekonomi daerah berbasis hasil SE 2026. Dashboard itu perlu memuat peta UMKM, sektor usaha dominan, sebaran tenaga kerja, basis pajak dan retribusi, serta wilayah dengan potensi ekonomi baru.
Yusnadi mengingatkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh membebani rakyat kecil. “PAD yang kuat harus lahir dari ekonomi yang sehat. Jangan sampai rakyat kecil dan UMKM dibebani, sementara potensi besar tidak tergarap,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data sensus harus membantu pemerintah membedakan mana sektor yang perlu difasilitasi, mana yang perlu diberi insentif, dan mana yang menjadi potensi penerimaan daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pencacahan SE 2026 di Lampung mencapai sekitar 21,16 persen dari target seluruh aktivitas ekonomi di 15 kabupaten/kota.