LAMPUNG TIMUR — Bukan demo atau spanduk protes, warga Dusun 23, Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Lampung Timur, memilih cara berbeda untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Pada Rabu (1/7/2026), puluhan warga serentak turun ke lapangan mengecor badan jalan lingkungan yang selama ini rusak.
Semua kebutuhan proyek dadakan itu murni dari kantong sendiri. Mulai dari semen, batu, pasir, hingga konsumsi dan tenaga kerja, semuanya hasil urunan warga. Tak ada proposal berjilid-jilid, tak ada rapat tak berujung, dan tentu saja tak ada potongan anggaran.
Bagi warga, langkah ini jauh lebih pasti ketimbang menanti aliran dana desa yang kerap molor. Mereka menyebutnya sebagai bentuk perlawanan terhadap "harapan palsu" atau PHP yang selama ini mereka rasakan.
"Saya senang jalan di depan rumah kini kuat dan layak dilalui. Ini bukti bahwa kerja kita sendiri paling terjamin," ujar Mardi, salah seorang warga yang ikut dalam pengecoran, kepada Wawai News.
Di tengah hiruk-pikuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai menyedot ruang fiskal desa, warga justru membuktikan hal sederhana: jalan rusak tak bisa diperbaiki dengan pidato atau spanduk.
Qoirul, warga lainnya, menambahkan bahwa semangat gotong royong menjadi solusi nyata di tengah ketidakpastian birokrasi. "Kita tak lagi terlalu berharap pada bantuan pemerintah atau uang pajak yang jalurnya kerap dipotong demi program-program yang pengelolaannya tak jelas. Dengan bergotong royong, kebutuhan dasar kita bisa dipenuhi sendiri," katanya.
Fenomena di Dusun 23 ini menjadi potret ironis. Di satu sisi, pemerintah pusat gencar meluncurkan program strategis. Namun di sisi lain, ruang gerak pembangunan desa justru menyempit karena sebagian alokasi anggaran lokal harus menyesuaikan kebijakan baru. Akibatnya, infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan justru harus menunggu lebih lama.
Satir warga pun terlontar: "Program boleh bergizi, koperasi boleh merah putih, tapi kalau jalan depan rumah tetap berlubang, yang lewat tetap motor, bukan teori."
Apa yang dilakukan warga Bandar Agung bukan sekadar pembangunan fisik. Di balik adukan semen dan tumpukan batu, tersimpan pesan kuat bahwa gotong royong masih menjadi modal sosial terbesar bangsa ini. Ketika sistem dianggap lamban, warga memilih bergerak. Ketika anggaran tak kunjung turun, warga memilih urunan.
Tidak ada demonstrasi, tidak ada blokade jalan, dan tidak ada spanduk tuntutan. Namun justru di situlah kritik paling tajamnya. Karena ketika rakyat sampai harus membangun sendiri infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik, muncul satu pertanyaan mendasar: Jika warga sudah mampu membangun jalan dengan uang dan tenaga sendiri, lalu negara ingin dikenang lewat apa?
Gerakan warga Dusun 23 ini pada akhirnya menjadi dua hal sekaligus: teladan tentang kuatnya budaya gotong royong dan teguran halus bagi para pengelola kebijakan agar pembangunan desa tidak kalah cepat dibanding semangat rakyat yang setiap hari hidup di dalamnya.